Wamenhub Tekankan Keamanan dan Pelayanan Menjelang Angkutan Lebaran 2026

Wakil Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memprioritaskan keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan selama masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlaku pada 13–29 Maret 2026. Pengaturan lalu lintas dan pembatasan operasional angkutan barang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR untuk mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan pada puncak arus mudik dan balik.

Kebijakan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan secara kontinyu pada periode H-8 hingga H+2 Lebaran untuk memberi ruang bagi angkutan penumpang dan mengurangi kepadatan di jalan tol serta jalan arteri. Pemerintah menargetkan kelancaran arus lalu lintas melalui kombinasi skema seperti one-way, ganjil-genap, dan contraflow pada titik rawan kemacetan.

Selain itu, ramp check dan uji kelaikan armada menjadi prioritas; Kementerian Perhubungan melaporkan pemeriksaan kelaiklautan untuk ribuan unit transportasi baik di sektor darat, laut, maupun kereta api. Langkah ini bertujuan menurunkan angka kecelakaan dan memastikan awak kendaraan memenuhi standar kesehatan dan kapasitas operasional.

Pemerintah mendorong keterlibatan BUMN sektor transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT ASDP Indonesia Ferry, dan operator pelayaran serta maskapai dalam menyiapkan tambahan kapasitas dan jadwal layanan. Wakil Menteri juga menyebut pentingnya kolaborasi dengan infrastruktur swasta, termasuk grup konsesi jalan tol seperti Astra Infra, untuk memastikan kesiapan simpul transportasi—terminal, pelabuhan, stasiun, dan rest area.

Pelaku usaha angkutan barang diimbau merencanakan pengiriman agar tidak bertumpuk pada masa pembatasan operasional. Pemerintah meminta perusahaan logistik dan pemilik truk agar menyesuaikan jadwal distribusi guna mengurangi tekanan pada jaringan jalan nasional selama periode mudik.

Untuk menjaga kualitas layanan, Kemenhub menyiapkan posko pelayanan dan monitoring di simpul-simpul strategis serta memperkuat pengawasan melalui CCTV dan petugas lapangan. Ombudsman dan instansi pengawas lain juga dipantau untuk menilai kesiapan layanan di terminal dan stasiun, khususnya dari sisi ketersediaan fasilitas, keamanan, dan informasi bagi pemudik.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan menjadi indikator utama keberhasilan operasi Angkutan Lebaran—bukan sekadar kelancaran arus. Oleh karena itu, setiap operator yang tak memenuhi standar kelaikan atau pelayanan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembatasan operasional angkutan barang berpotensi mengubah penjadwalan rantai pasok untuk sektor ritel dan industri, sehingga perusahaan seperti pelaku logistik besar dan jaringan distribusi ritel harus menyesuaikan stok dan jadwal pengiriman. Rekomendasi bagi korporasi adalah menyusun rencana distribusi alternatif, mempercepat pengiriman pra-Lebaran, dan berkoordinasi intensif dengan otoritas transportasi serta pengelola infrastruktur tol.

Dengan penerapan pengaturan yang terkoordinasi—antara Kemenhub, Korlantas, Kementerian PUPR, BUMN angkutan, dan konsesi jalan tol—pemerintah berharap meminimalkan gangguan ekonomi sekaligus menjaga keselamatan perjalanan jutaan pemudik pada periode 13–29 Maret 2026.