Purbaya Tegaskan Pertumbuhan Didukung Belanja Pemerintah, Bukan Low‑Base Effect

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir bukan semata efek low‑base, melainkan didorong oleh percepatan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam forum publik yang mengkaji kinerja makroekonomi nasional dan upaya konsolidasi fiskal.

Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan realisasi belanja pemerintah terlihat pada belanja infrastruktur, belanja subsidi energi, serta program perlindungan sosial. Menurutnya, eksekusi anggaran oleh Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait mempercepat permintaan domestik dan mendorong permintaan terhadap jasa konstruksi, logistik, dan layanan publik.

Belanja daerah juga disebut berkontribusi signifikan setelah adanya pelonggaran pengadaan dan percepatan transfer dana dari pusat, yang meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah untuk proyek-proyek lokal dan program bantuan sosial.

Purbaya meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia untuk terus memverifikasi komposisi pertumbuhan, khususnya membedakan kontribusi dari konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan belanja publik. Ia menegaskan pentingnya data berkualitas agar kebijakan fiskal dan moneter dapat diarahkan tepat sasaran.

Bank Indonesia diharapkan menilai dampak belanja pemerintah terhadap tekanan inflasi dan neraca pembayaran, sedangkan BPS diminta menjaga akurasi pengukuran produk domestik bruto agar tidak bias oleh faktor musiman atau revisi metodologi.

Percepatan belanja publik memberi sinyal permintaan yang lebih kuat untuk sektor konstruksi, energi, dan bahan bangunan — sektor yang menjadi perhatian perusahaan seperti PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan pemasok material lokal. Investor institusional dan manajer aset diperkirakan akan menimbang ulang alokasi portofolio mereka terhadap saham-saham siklikal yang sensitif terhadap belanja infrastruktur.

Namun Purbaya mengingatkan agar pelaku pasar tidak mengandalkan satu sumber pendorong pertumbuhan; konsolidasi fiskal jangka menengah tetap penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan menarik investasi asing langsung.

Meski menegaskan kontribusi belanja, Purbaya mengakui risiko terkait efektivitas pengeluaran dan potensi tekanan inflasi jangka pendek. Pemerintah, menurutnya, akan meningkatkan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga untuk memperbaiki kualitas belanja, termasuk pengawasan pengadaan dan penyerapan anggaran.

Di sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan akan melanjutkan strategi pengelolaan utang yang hati‑hati untuk menjaga ruang fiskal. Purbaya menegaskan komitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi sambil menjaga sustainability fiskal agar kebijakan tidak menimbulkan risiko makroekonomi di masa depan.

Keterangan Purbaya muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat momentum pemulihan ekonomi pasca‑pandemi. Para ekonom menilai kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang kondusif harus diimbangi dengan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan produktif.

Purbaya merekomendasikan peningkatan transparansi data anggaran, percepatan proyek-proyek bernilai tambah, serta sinergi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memastikan belanja menghasilkan multiplier effect yang berkelanjutan.