Pertarungan Tarif AS Memanas Pasca Putusan Mahkamah Agung, Perusahaan Ajukan Tuntutan dan Pemerintah Siapkan Langkah Baru

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari 2026 membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump, memicu konflik hukum dan politik baru antara Gedung Putih, perusahaan besar, dan negara bagian. Putusan itu membuka jalan bagi tuntutan pengembalian beban tarif yang telah dipungut — mendorong perusahaan seperti FedEx, Costco, dan Nintendo of America untuk mengajukan klaim atau berperkara di pengadilan — sekaligus memacu administrasi untuk mencari landasan hukum baru agar dapat memberlakukan tarif tambahan.

Sejumlah korporasi besar mulai menilai opsi hukum untuk menuntut pengembalian tarif yang mereka bayarkan sejak pengenaan kebijakan tersebut. Perusahaan logistik FedEx dan pengecer grosir Costco termasuk pihak yang telah mengajukan atau dikabarkan menyiapkan gugatan, sementara Nintendo mengajukan tuntutan terpisah menuntut restitusi atas beban yang dianggap diberlakukan secara salah.

Para pengacara korporasi dan analis perdagangan mengatakan klaim-klaim ini bisa menimbulkan tuntutan puluhan hingga ratusan miliar dolar tergantung pada cakupan barang dan periode penagihan. Selain itu, pengembalian besar-besaran berpotensi mengubah neraca penerimaan bea masuk pemerintah federal pada 2026 dan seterusnya.

Pemerintahan yang dipimpin Trump tidak tinggal diam. Sekretaris Keuangan AS, Scott Bessent, dan pejabat administrasi menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan wewenang lain di bawah Trade Act of 1974 untuk memulihkan sebagian kebijakan tarifnya—upaya yang menurut pihak administrasi bisa menghasilkan tingkat penerimaan serupa pada 2026. Namun langkah ini menghadirkan risiko politik dan hukum baru karena sejumlah pasal yang akan dipakai belum pernah diuji dalam skala nasional seperti sekarang.

Di sisi lain, Gedung Putih telah mengisyaratkan ancaman memberlakukan tarif baru — termasuk proposal penarikan tarif 10–15% untuk jangka waktu terbatas — yang berpotensi menjaga aliran pendapatan bea tetapi juga meningkatkan biaya impor bagi perusahaan AS dan konsumen.

Lebih dari 20 negara bagian mengajukan gugatan menantang kebijakan tarif baru atau menuntut kejelasan atas alokasi pendapatan bea. Sejumlah gubernur dan legislator negara bagian menuntut agar dana yang dikumpulkan melalui tarif tidak digunakan sewenang-wenang tanpa persetujuan kongres.

Ekonom dan lembaga think tank memperingatkan bahwa ketidakpastian hukum ini mendorong volatilitas biaya input untuk sektor manufaktur dan ritel, berisiko menaikkan inflasi harga konsumen. Perusahaan multinasional menilai kembali rantai pasok dan kontrak impor mereka untuk mengantisipasi fluktuasi tarif yang cepat.

Pertarungan hukum dijadwalkan berlanjut di pengadilan tingkat banding dan kasus perdata terpisah akan menentukan siapa yang berhak atas pengembalian dana tarif. Sementara itu, administrasi berusaha merumuskan strategi yang dapat menahan dampak fiskal sekaligus mempertahankan narasi proteksionis di hadapan pemilih.

Bagi perusahaan seperti FedEx, Costco, dan Nintendo, pilihan strategis sekarang meliputi menuntut restitusi, menegosiasikan perjanjian pasokan ulang, atau menyesuaikan harga jual. Keputusan-keputusan tersebut akan menjadi kunci bagi investor dan pembuat kebijakan untuk menilai dampak jangka menengah kebijakan perdagangan AS terhadap pasar global.