Pengadilan Perdagangan AS: Perusahaan Berhak Dapatkan Pengembalian Tarif Trump

Hakim Richard Eaton dari U.S. Court of International Trade di New York memutuskan pada 4 Maret 2026 bahwa perusahaan yang membayar tarif yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS berhak menerima pengembalian dana. Keputusan Eaton—yang merujuk langsung pada putusan Mahkamah Agung 20 Februari 2026—menetapkan bahwa importir "berhak mendapatkan manfaat" dari pembatalan aturan tarif yang diberlakukan bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Putusan Eaton adalah hasil dari perkara yang diajukan oleh Atmus Filtration, perusahaan manufaktur filter asal Nashville, Tennessee, yang menuntut hak atas pengembalian tarif yang mereka bayar. Hakim Eaton menegaskan bahwa Pengadilan Perdagangan akan menjadi forum tunggal yang menangani tuntutan pengembalian untuk tarif IEEPA, menutup celah yurisdiksi yang potensial setelah Mahkamah Agung tidak membahas mekanisme refund dalam putusannya.

Di samping kasus Atmus, sejumlah korporasi besar telah menggugat pemerintah untuk menuntut pengembalian, termasuk Bausch & Lomb, Dyson, FedEx, dan L'Oreal. Gugatan ini menempatkan beban administratif besar pada U.S. Customs and Border Protection (CBP) untuk mengidentifikasi dan memproses klaim dalam skala massal.

Para pakar perdagangan memperkirakan pemerintah federal dapat berutang hingga ratusan miliar dolar. Data CBP menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, otoritas telah memungut sekitar US$134 miliar di bawah rezim IEEPA; beberapa estimasi menyebut angka potensi pengembalian bisa mencapai sekitar US$175 miliar. Angka ini berimplikasi langsung pada neraca penerimaan bea masuk dan fiskal AS, serta arus kas perusahaan importir yang selama ini menanggung beban tarif.

Meskipun hakim Eaton memerintahkan hak refund, proses teknis pelaksanaan masih menjadi tantangan utama. Sistem refund CBP, menurut pengacara perdagangan, tidak dirancang untuk menangani pengembalian dalam jumlah masif. Ryan Majerus, partner di King & Spalding, memperkirakan pemerintah kemungkinan akan mengajukan banding atau meminta penundaan (stay) untuk memberi waktu pengaturan administratif.

CBP sejauh ini belum mengumumkan mekanisme rinci. Jika pemerintah tidak segera menyediakan alur pencairan yang jelas, perusahaan dan kelompok usaha kecil seperti We Pay the Tariffs yang menekan pengembalian dana berisiko mengalami penundaan signifikan.

Perusahaan logistik seperti FedEx telah menyatakan komitmen untuk mengembalikan biaya kepada konsumen dan pengirim jika mereka pada akhirnya menerima refund. Bagi produsen dan peritel—termasuk Bausch & Lomb, Dyson, dan L'Oreal—kejelasan status refund penting untuk penghitungan biaya, harga produk, dan negosiasi kontrak pemasok.

Di sisi industri kecil, organisasi seperti We Pay the Tariffs menyambut putusan Eaton sebagai kemenangan bagi usaha yang menanggung beban tarif tidak sah. Namun realitas administratif dan kemungkinan banding pemerintah berarti aliran pengembalian bisa terfragmentasi dan memerlukan periode penyelesaian yang panjang.

Langkah berikutnya diperkirakan melibatkan upaya pemerintah untuk menunda pelaksanaan melalui banding, serta pengembangan prosedur oleh CBP untuk verifikasi dan pembukuan klaim. Pengusaha importir disarankan untuk menyiapkan dokumentasi bukti pembayaran tarif dan berkonsultasi dengan penasihat perdagangan untuk mengajukan klaim ke Pengadilan Perdagangan AS. Bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan korporasi, putusan ini memaksa penyesuaian skenario fiskal dan operasi rantai pasok dalam 12–24 bulan ke depan.