Pemerintah Vietnam Gelar Rapat Bulanan Februari 2026, Tekankan Stabilisasi Ekonomi dan Didorongnya Ekspor

Pemerintah Vietnam menggelar rapat kabinet bulanan untuk Februari 2026 guna mengevaluasi kondisi ekonomi makro dan merumuskan langkah-langkah stabilisasi. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, pemerintah menekankan kebutuhan mengendalikan tekanan inflasi sambil menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama melalui kebijakan yang mendukung ekspor dan sektor manufaktur.

Pada rapat tersebut, kementerian keuangan dan bank sentral menyampaikan data yang menunjukkan tekanan harga pada beberapa komponen konsumsi serta risiko dari volatilitas pasar internasional. Pemerintah menegaskan perlunya koordinasi fiskal dan moneter untuk menahan laju inflasi tanpa mengekang likuiditas yang diperlukan pelaku usaha. Langkah yang dibahas meliputi pengaturan subsidi selektif, pengawasan impor barang konsumsi, dan kebijakan suku bunga yang responsif.

Perdana Menteri menekankan perlunya perencanaan anggaran yang hati-hati untuk menghindari defisit fiskal yang tajam. Kementerian Perdagangan diinstruksikan mempercepat kebijakan promosi ekspor dan membuka akses pasar bagi komoditas prioritas seperti elektronik, tekstil, dan produk pertanian olahan.

Rapat juga menyoroti peran perusahaan negara (BUMN) dan korporasi besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok. Nama-nama seperti Vingroup, Viettel, dan PetroVietnam disebut saat membahas program investasi infrastruktur dan energi. Pemerintah meminta BUMN untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proyek strategis, serta memprioritaskan belanja modal pada sektor-sektor yang mendukung ekspor dan ketahanan energi.

Untuk Vingroup dan unit-unitnya yang bergerak di otomotif dan elektronik, arahan diberikan agar memperkuat integrasi rantai nilai lokal dan mempercepat inovasi demi meningkatkan nilai tambah ekspor. PetroVietnam mendapat dorongan untuk memastikan pasokan energi stabil dan mendukung proyek-proyek hilirisasi migas.

Pemerintah menginstruksikan peluncuran paket kebijakan untuk memperkuat daya saing ekspor, termasuk insentif fiskal bagi industri padat karya dan upaya membuka pasar baru melalui perjanjian dagang. Kementerian Perdagangan dan Industri diminta mempercepat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan menyusun peta jalan ekspor untuk sektor-sektor unggulan.

Sementara itu, Badan Investasi diberi mandat memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan dan memperkuat perlindungan hak investor. Langkah ini ditujukan menarik lebih banyak investasi langsung asing (FDI) berkualitas, khususnya di sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Pelaku usaha, termasuk grup swasta besar dan eksportir menilai sinyal kebijakan pemerintah positif, tetapi menyoroti kebutuhan kepastian regulasi dan dukungan logistik. Perusahaan logistik dan pelabuhan diwajibkan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi bottleneck ekspor yang sempat mengganggu kinerja pengiriman pada kuartal sebelumnya.

Risiko yang diidentifikasi pemerintah meliputi gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga komoditas energi, dan potensi gejolak di pasar keuangan internasional. Otoritas moneter diinstruksikan menyiapkan langkah-langkah likuiditas darurat dan memperkuat pengawasan terhadap eksposur valuta asing lembaga keuangan.

Pemerintah menetapkan tenggat waktu untuk kementerian terkait menyerahkan rencana aksi rinci dalam 30 hari kerja. Rencana tersebut harus memuat langkah konkret untuk dukungan ekspor, restrukturisasi belanja modal BUMN yang tidak prioritas, serta mekanisme pemantauan inflasi bulanan.

Para investor dan korporasi besar seperti Vingroup, Viettel, serta PetroVietnam diperkirakan akan menjadi pelaksana kunci dari sebagian besar inisiatif ini. Keberhasilan kebijakan akan dinilai pada data ekspor dan inflasi kuartal II 2026, yang menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas koordinasi kebijakan pemerintah.