Pemerintah AS Tunda Pembayaran Pengembalian Tarif Triliunan, Bisnis Menunggu

Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan pada 6 Maret 2026 bahwa mereka tidak dapat segera memulai pembayaran pengembalian tarif yang diperintahkan pengadilan, meninggalkan bisnis dan importir dalam ketidakpastian terkait arus kas besar yang dijanjikan setelah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mayoritas tarif era Trump ilegal.

Dalam berkas pengadilan, pejabat divisi perdagangan U.S. Customs and Border Protection (CBP) yang diwakili Brandon Lord menyatakan lembaga itu menghadapi "volume pengembalian yang belum pernah terjadi" dan sistem administrasi yang ada tidak cocok untuk menangani skala tugas tersebut. CBP mengatakan proses saat ini memerlukan banyak pekerjaan manual dan akan mengalihkan personel dari tugas pengawasan perdagangan dan keamanan nasional.

Lord menambahkan CBP sedang mengembangkan fungsionalitas baru pada sistemnya yang diperkirakan siap dalam 45 hari, namun pengadilan kemudian membalikkan perintah awal yang mengharuskan pembayaran langsung, sebagaimana dilaporkan Axios pada 6 Maret 2026.

Dokumen pemerintah mengonfirmasi total kewajiban pengembalian mencapai sekitar US$165 miliar tanpa bunga, angka yang sejalan dengan estimasi lembaga penelitian seperti Wharton dan sejumlah analis perdagangan internasional. Nilai ini mencakup ribuan entri tarif pada produk impor yang masuk melalui pelabuhan dan terminal kargo, termasuk pelabuhan besar seperti Port of Long Beach di California.

Penundaan pembayaran berpotensi menekan likuiditas importir, distributor, dan perantara logistik yang sebelumnya mengandalkan kompensasi tersebut untuk menutup biaya operasi, membayar kredit dagang, atau mengurangi harga bagi konsumen. Perusahaan-perusahaan multinasional yang menanggung beban tarif selama periode IEEPA juga kini menghadapi ketidakpastian akuntansi dan arus kas.

Kasus ini berakar pada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak sah. Pengadilan niaga lalu memerintahkan pengembalian dana, namun pemerintah berargumen bahwa implementasi cepat dapat mengganggu fungsi CBP, terutama karena masih ada entri tarif yang "melikuidasi" dalam sistem sehingga pengembalian uang akan menjadi rumit jika dilakukan terburu-buru.

Selain itu, proses administratif untuk menelusuri ribuan entri impor, menghitung jumlah yang harus dibayar kembali, dan memastikan klaim yang sah, memerlukan koordinasi antara CBP, importir, broker kepabeanan, dan pengadilan. Pengadilan sendiri tampak membagi prioritas antara dorongan untuk percepatan pembayaran dan kekhawatiran pemerintah terhadap gangguan operasional.

Perusahaan importir besar dan asosiasi perdagangan telah memantau perkembangan ini secara ketat. Pelaku rantai pasok seperti perusahaan pelayaran, operator terminal, dan broker kepabeanan terancam menghadapi tekanan likuiditas sementara; beberapa importir dilaporkan sedang menyiapkan dokumen klaim dan audit internal untuk mempercepat proses verifikasi ketika pembayaran dimulai.

Pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk Port of Long Beach, berada di garis depan dampak operasional karena besarnya volume kargo yang terkait entri tarif. Penundaan pengembalian diperkirakan akan memengaruhi negosiasi biaya layanan dan jadwal pembukuan keuangan bagi perusahaan pelabuhan dan operator logistik.

CBP menyebutkan kemungkinan tersedia fungsionalitas baru dalam 45 hari setelah pengajuan berkas, namun tanpa jaminan kapan pembayaran akan benar-benar dimulai karena tergantung pada keputusan pengadilan dan kesiapan teknis. Pengadilan Niaga telah menunjukkan perhatian untuk mempercepat proses, tetapi pemerintah telah berhasil membalik perintah awal yang memaksa pembayaran seketika.

Risiko utama yang harus dipantau oleh importir dan investor meliputi: potensi pengurangan jumlah yang bisa direstitusi seiring likuidasi entri, penundaan lebih lanjut akibat masalah teknis, serta potensi sengketa hukum individual yang dapat memperlama penyelesaian klaim.

Kebijakan ini memunculkan tekanan pada hubungan perdagangan dan kepastian hukum bagi pelaku pasar internasional. Pemerintah AS harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap perintah pengadilan dan kemampuan operasional CBP untuk memenuhi tugas keamanan dan pengawasan.

Bagi pelaku bisnis, langkah proaktif yang direkomendasikan termasuk menyiapkan dokumentasi entri impor secara lengkap, berkoordinasi dengan broker kepabeanan dan penasihat hukum, serta memperhitungkan skenario likuiditas alternatif sampai kepastian waktu dan jumlah pengembalian tersedia.