OJK dan BEI Naikkan Ambang Free Float Jadi 15% Mulai Februari 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) menetapkan kenaikan ambang batas free float (saham yang beredar di publik) minimum menjadi 15% untuk emiten tercatat, efektif diberlakukan mulai Februari 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas pasar modal domestik dan meningkatkan keterwakilan saham di indeks global, namun juga memaksa perusahaan dengan kepemilikan terpusat untuk menyesuaikan struktur saham mereka.

Kebijakan yang diinisiasi OJK dan dijalankan oleh BEI mensyaratkan emiten untuk mempertahankan minimal 15% free float dari total modal disetor. Roadmap implementasi menyertakan tenggat waktu dan mekanisme pelaporan berkala untuk memastikan kepatuhan. BEI akan meninjau daftar emiten yang belum memenuhi ambang tersebut dan dapat memberi peringatan, sanksi administrasi, atau mekanisme lain sesuai ketentuan bursa.

Dalam praktiknya, emiten yang saat ini memiliki free float di bawah 15% perlu melakukan langkah korporasi seperti penawaran umum tambahan (rights issue), penjualan sebagian saham pengendali ke publik, atau menjajaki pembelian kembali (buyback) saham jika bertujuan menaikkan rasio free float melalui perubahan jumlah saham beredar.

Perubahan ambang free float berpotensi mengubah komposisi kepemilikan sejumlah perusahaan keluarga dan perusahaan dengan pemegang saham pengendali kuat. Emiten yang tidak menyesuaikan struktur kepemilikan kemungkinan mengalami tekanan likuiditas—harga saham bisa lebih mudah berfluktuasi karena pasokan saham publik yang terbatas. Di sisi lain, peningkatan free float dapat menarik lebih banyak investor institusional dan meningkatkan bobot emiten dalam indeks domestik serta indeks asing yang mensyaratkan free float tertentu.

Bagi investor asing dan manajer indeks seperti MSCI, kenaikan free float membuat saham-saham tertentu menjadi lebih layak untuk dimasukkan ke indeks, yang dapat memicu arus modal masuk. Namun, penyesuaian ini juga berisiko memicu penjualan oleh pemegang pengendali untuk memenuhi ketentuan, yang sementara menambah pasokan dan menekan harga.

Perusahaan tercatat diperkirakan akan mengevaluasi opsi pendanaan dan struktur kepemilikan. Opsi yang mungkin ditempuh antara lain menjual sebagian saham pengendali ke investor strategis atau institusi, melakukan rights issue untuk memperbesar basis publik, serta menerapkan program kepemilikan saham karyawan untuk meningkatkan free float organik. BEI dan OJK disebutkan akan menyediakan panduan teknis agar proses transisi berjalan teratur dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Direksi dan dewan komisaris emiten diimbau untuk mengkomunikasikan rencana kepada pemegang saham dan pasar secara transparan. Langkah korporasi yang terkesan dadakan dapat menimbulkan volatilitas; karenanya koordinasi dengan underwriter, penjamin emisi, dan penasihat keuangan menjadi krusial.

Kebijakan kenaikan ambang free float merupakan bagian dari upaya reformasi pasar modal untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, memperluas basis investor ritel dan institusi, serta memperkuat daya tarik Indonesia bagi arus modal global. OJK menekankan bahwa langkah ini berorientasi pada peningkatan transparansi dan integritas pasar sehingga harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.

Seiring penerapan, pengawasan OJK dan regulasi BEI akan menjadi penentu keberhasilan transisi. Pemangku kepentingan termasuk emiten, investor institusi, dan perantara pasar harus menyesuaikan strategi agar kebijakan ini mendukung pertumbuhan pasar modal jangka panjang tanpa menimbulkan gangguan sistemik.

Dalam jangka pendek, investor sebaiknya memonitor pengumuman resmi emiten mengenai rencana aksi korporasi untuk memenuhi ambang free float 15%. Perubahan struktur kepemilikan atau aksi korporasi besar berpotensi mempengaruhi likuiditas dan valuasi saham. Manajer portofolio dan investor institusi disarankan menilai eksposur pada saham dengan free float rendah dan mempertimbangkan likuiditas saat menyesuaikan alokasi aset.

Kepatuhan yang terarah dan komunikasi yang jelas dari emiten dapat meredam volatilitas; sementara kegagalan menyesuaikan struktur bisa menimbulkan diskonto risiko bagi saham terkait.