Kejagung Bongkar Praktik Produksi Emas Ilegal 109 Ton Bermerek Antam

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyelidikan terhadap produksi dan peredaran 109 ton emas bermerek PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang diduga dicetak dan diproduksi secara ilegal pada periode 2010–2021. Pengusutan ini memunculkan penetapan tersangka dan pemeriksaan terhadap pejabat Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Antam, sementara manajemen Antam menegaskan keaslian dan kemurnian produk resmi perusahaan.

Penyelidikan bermula ketika Kejagung menemukan pola manufaktur dan pencap merk logam mulia Antam oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga tercatat akumulasi produk ilegal mencapai 109 ton selama lebih dari satu dekade. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa puluhan saksi dan telah meningkatkan penyelidikan dengan menetapkan sejumlah personel yang terkait di unit pemurnian sebagai tersangka.

PT Aneka Tambang Tbk, bagian dari holding MIND ID, menyatakan seluruh produk resmi diproses di fasilitas yang tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA) dan dilengkapi sertifikat keaslian. Pernyataan tersebut dilansir untuk meredam kekhawatiran konsumen dan investor yang khawatir terhadap implikasi reputasi dan nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Praktik pencetakan dan pemurnian ilegal yang memakai merek Antam berpotensi menambah pasokan di pasar sehingga menekan harga logam mulia domestik sementara kepercayaan terhadap brand Antam menurun. Kejagung menyebut sebagian emas ilegal bersumber dari tambang liar, yang juga menunjukkan celah dalam rantai pasok dan pengawasan di tingkat hulu.

Bagi investor dan pelaku pasar modal, kasus ini menimbulkan risiko reputasi bagi Antam (kode ANTM) dan potensi tekanan terhadap valuasi jika publikasi lanjutan mengungkap adanya kelalaian tata kelola internal. Perusahaan negara dalam holding MIND ID harus menjelaskan langkah perbaikan tata kelola dan pengawasan agar risiko berulang dapat diminimalkan.

Manajemen Antam telah mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa produk yang dipasarkan resmi adalah asli dan diproduksi di fasilitas tersertifikasi LBMA. Pernyataan tersebut juga menegaskan komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan memperkuat prosedur internal.

Di sisi regulasi, kasus ini membuka diskusi tentang perlunya penguatan kontrol sertifikasi, audit rantai pasok, dan mekanisme pelacakan asal-usul bijih emas. Otoritas pemerintah dan regulator pertambangan diminta memperketat pengawasan tambang skala kecil serta mekanisme pelaporan untuk mencegah masuknya hasil tambang liar ke fasilitas pemurnian resmi.

Perusahaan perdagangan emas, perbankan yang menjadi partner pembiayaan, serta pedagang ritel perlu segera meninjau kebijakan KYC (know your customer) dan due diligence terhadap sumber logam yang diperdagangkan. Bank dan lembaga keuangan yang menerima emas sebagai jaminan harus memperketat verifikasi sertifikat fisik dan histori rantai pasok.

Bagi Antam, langkah mitigasi yang krusial adalah audit independen terhadap seluruh produksi UBPP Logam Mulia, perbaikan pengendalian internal, serta transparansi pelaporan ke pasar untuk memulihkan kepercayaan investor. Regulator juga perlu mempertimbangkan kebijakan teknis pelacakan logam mulia untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Kasus 109 ton emas bermerek Antam yang diduga diproduksi secara ilegal menyorot celah tata kelola dalam rantai pasok logam mulia Indonesia dan berpotensi berdampak pada reputasi serta nilai korporasi PT Aneka Tambang Tbk. Pengembangan penyidikan Kejaksaan Agung dan respons Antam akan menjadi penentu bagi pemulihan kepercayaan pasar dan arah kebijakan pengawasan industri ke depan.