Indonesia dan Kazakhstan Aktifkan Kembali Kerja Sama Bilateral Pasca 2013, Fokus Manfaatkan FTA Eurasia

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan mengaktifkan kembali mekanisme kerja sama bilateral melalui Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua yang digelar di Astana, Kazakhstan, pada 11 Mei 2026. Pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan Serik Zhumangarin. Langkah ini menandai kembalinya dialog tingkat tinggi antarnegara setelah jeda sejak 2013 dan diarahkan untuk memaksimalkan implementasi Indonesia–EAEU Free Trade Agreement (FTA) yang ditandatangani 21 Desember 2025.

Pertemuan SKB berlangsung bertepatan dengan upaya kedua negara meratifikasi Indonesia–EAEU FTA. Pemerintah Indonesia menilai FTA tersebut membuka akses pasar ke kawasan Eurasia bagi produk unggulan nasional seperti minyak kelapa sawit, peralatan listrik dan mekanik, alas kaki, produk berbasis karet, produk perikanan, buah tropis, kopi, serta makanan olahan. Pemerintah Kazakhstan dipandang sebagai pintu masuk strategis ke pasar-pasar di Asia Tengah dan Eurasia, yang dinilai memiliki daya beli relatif tinggi.

Dalam pertemuan disepakati pembahasan kerja sama di beberapa bidang prioritas: perdagangan dan investasi; energi; ketahanan pangan dan peternakan; mineral; pariwisata; konektivitas; serta transformasi digital dan kecerdasan buatan. Wakil Menteri Kecerdasan Buatan Kazakhstan, Bakhtiyar Mukhametkaliyev, mengundang kolaborasi proyek dan pertukaran informasi di bidang AI dan ekonomi digital, sejalan dengan program nasional Kazakhstan yang menetapkan 2026 sebagai Tahun Digitalisasi dan Artificial Intelligence.

Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Indonesia–EAEU Business Council untuk membantu pelaku usaha memanfaatkan ruang pasar baru yang dibuka FTA. Pernyataan resmi dari Kemenko Perekonomian tidak menyebut nama perusahaan atau investor spesifik yang terlibat dalam pertemuan ini, sehingga langkah berikutnya adalah membuka forum yang mempertemukan korporasi, eksportir, dan perbankan untuk menyusun roadmap komersial dan logistik.

Jika terlaksana, FTA dengan EAEU berpotensi meningkatkan ekspor komoditas unggulan Indonesia ke kawasan Eurasia dan menarik investasi di sektor energi dan mineral Kazakhstan. Namun, implementasi memerlukan harmonisasi regulasi, standar teknis, serta kesiapan rantai pasok dan logistik. Pemerintah perlu mengatasi hambatan tarif non-tarif, sertifikasi produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar manfaat perdagangan dirasakan pelaku usaha.

Para pejabat menyepakati kelanjutan dialog teknis untuk merampungkan proses ratifikasi dan menyusun mekanisme operasional kerja sama, termasuk pembentukan Business Council. Pemerintah diminta proaktif memetakan eksportir potensial dan menyiapkan dukungan seperti fasilitasi sertifikasi, pembiayaan ekspor, serta peta jalur logistik. Sampai rilis resmi, tidak ada perusahaan yang disebut secara eksplisit pada pertemuan SKB kedua ini.