Holding Maskapai BUMN Dikebut, ADB Gulirkan Pinjaman US$2,7 Miliar dan Bunga Kredit Menurun

Jakarta — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mempercepat pembentukan holding maskapai milik negara dengan target penyelesaian pada Semester I 2026, langkah yang dipandang penting untuk mengembalikan efisiensi operasional dan mengurangi beban fiskal perusahaan penerbangan nasional. Konsolidasi ini melibatkan tiga entitas besar, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink Indonesia, dan Pelita Air Service, yang diharapkan menyatukan sistem pemesanan tiket, program frequent flyer, serta rute dan armada untuk menurunkan biaya unit.

Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan rencana holdingisasi bertujuan menciptakan one booking, satu sistem mileage, dan interoperabilitas kursi antar-maskapai untuk mencapai sinergi biaya. Konsolidasi ditujukan selain efisiensi juga untuk memperkuat daya saing internasional Garuda, mengoptimalkan pemanfaatan armada Pelita Air Service, serta memperluas jaringan Citilink pada segmen pasar domestik dan regional.

Proses holding akan melibatkan penataan aspek operasional, teknologi informasi, dan tata kelola korporasi. Sumber internal menyebut pembahasan juga menyentuh persoalan utang Garuda Indonesia dan penyesuaian struktur modal sebagai bagian dari rencana restrukturisasi menyeluruh sebelum pemrosesan penggabungan final.

Di tengah upaya restrukturisasi dan konsolidasi, Asian Development Bank (ADB) mengumumkan komitmen pendanaan indikatif senilai US$2,7 miliar untuk Indonesia pada 2026. Dana ini ditujukan untuk sejumlah program, termasuk sektor keuangan, reformasi tata kelola daerah, ketahanan air, transisi energi berkelanjutan, serta perlindungan laut—area yang dinilai strategis untuk menopang pertumbuhan infrastruktur dan adaptasi ekonomi nasional.

Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyatakan paket pembiayaan ini melanjutkan dukungan ADB setelah komitmen US$2,4 miliar pada 2025 dan mencerminkan kepercayaan lembaga multilateral terhadap program reformasi dan proyek-proyek prioritas pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tren penurunan suku bunga kredit perbankan, kini mendekati level 8% setelah sempat berada di atas 9%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai penurunan 40 basis poin dalam setahun sebagai perkembangan yang cukup signifikan.

Penurunan suku bunga ini sebagian dikaitkan dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana sebesar Rp200 triliun pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memperpanjang masa penempatan hingga enam bulan, langkah yang memberi likuiditas tambahan dan mendorong penurunan biaya pendanaan perbankan.

Rencana holding maskapai BUMN berpotensi menurunkan biaya logistik dan tiket domestik dalam jangka menengah jika integrasi operasional berhasil, namun menghadirkan risiko konsentrasi pasar yang harus diatur agar kompetisi tetap terjaga. Perusahaan penerbangan swasta dan pemangku kepentingan industri akan perlu menyesuaikan strategi kapasitas dan aliansi rute.

Sementara itu, aliran dana ADB dan penurunan suku bunga kredit membuka ruang investasi lebih luas bagi korporasi dan proyek infrastruktur. Pembuat kebijakan ditantang memastikan konsistensi reformasi fiskal dan pengawasan agar stimulus likuiditas tidak mendorong risiko kredit baru di sektor perbankan.