Hakim Perdagangan AS Peringatkan Banding DOJ Bisa Batalkan Pengembalian Tarif Trump

Seorang hakim di Pengadilan Perdagangan Internasional AS (US Court of International Trade) memperingatkan pada awal Juni 2026 bahwa banding Departemen Kehakiman (DOJ) terhadap putusan yang memerintahkan pengembalian tarif yang diberlakukan selama pemerintahan Donald Trump berpotensi membatalkan restitusi bagi importir. Isu ini dapat berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan besar dan importir yang telah mengajukan klaim untuk mendapatkan kembali pembayaran yang mereka anggap "ilegal" di bawah kebijakan tarif global administrasi sebelumnya.

Kasus bermula dari gugatan oleh sejumlah importir dan asosiasi dagang yang menantang penerapan tarif global senilai 10% yang diberlakukan pada berbagai jenis barang selama era pemerintahan Trump. Pengadilan perdagangan sebelumnya memutuskan bahwa beberapa penerapan tarif tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga memerintahkan pengembalian uang ke para importir. Namun, Departemen Kehakiman mengajukan banding.

DOJ, yang mewakili pemerintah AS, berargumen bahwa pembatalan penerapan tarif dan konsekuensi pengembalian dana akan menimbulkan implikasi fiskal dan hukum yang luas. Di pihak importir terdapat perusahaan-perusahaan multinasional yang mengimpor komponen industri dan barang konsumsi serta asosiasi seperti National Association of Manufacturers (NAM) dan trade law firms yang menangani klaim restitusi.

Jika banding DOJ berhasil, perusahaan yang telah menunggu restitusi — termasuk importir besar di sektor otomotif, elektronika, dan ritel — bisa kehilangan harapan pengembalian dana puluhan juta dolar. Hal ini berpotensi mengubah arus kas perusahaan dan menambah beban biaya untuk unit supply chain yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi pasca‑pandemi.

Bahkan ancaman banding saja sudah menimbulkan ketidakpastian kontraktual: beberapa importir menunda pengeluaran modal dan negosiasi harga dengan pemasok internasional sembari menunggu kepastian hukum. Firma hukum perdagangan internasional seperti Cassidy Levy Kent dan toko advokat perdagangan besar disebut-sebut aktif menangani klaim tersebut.

Secara hukum, inti perselisihan adalah apakah administrasi sebelumnya memiliki kewenangan yang benar untuk memberlakukan tarif melalui instrumen Section 232 atau tindakan lain tanpa memenuhi rangkaian prosedural tertentu. Pengadilan perdagangan menilai sebagian kebijakan itu cacat prosedural sehingga memerintahkan pengembalian. DOJ, sebaliknya, menekankan otoritas eksekutif untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Secara politik, kasus ini mencerminkan ketegangan antara upaya untuk mengembalikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan agenda kebijakan proteksionis yang menjadi ciri pemerintahan sebelumnya. Putusan akhir akan dipantau ketat oleh para pembuat kebijakan di Washington, korporasi multinasional, dan mitra dagang seperti Uni Eropa dan negara-negara Asia yang terkena dampak tarif.

Pengadilan banding kemungkinan akan mempercepat jadwal sidang mengingat implikasi fiskal dan komersial yang besar. Para importir disarankan meninjau catatan pembayaran tarif dan dokumen klaim serta tetap berkonsultasi dengan penasihat hukum perdagangan untuk menilai ekspektasi pemulihan dana.

Keputusan akhir nanti tidak hanya menentukan nasib restitusi bagi para importir, tetapi juga preseden hukum mengenai batas-batas kewenangan eksekutif dalam memberlakukan kebijakan perdagangan — sebuah titik sentral bagi perencanaan strategis korporasi dan negosiasi dagang internasional.