BPS Luncurkan Sensus Ekonomi 2026 Perdana di Kota Bandung untuk Pemetaan UMKM dan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sensus Ekonomi 2026 secara perdana di Kota Bandung pada hari peluncuran yang dimulai oleh BPS Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan ini menandai dimulainya pendataan seluruh unit usaha formal dan informal untuk memperbarui basis data ekonomi nasional, dengan fokus pada pemetaan UMKM, industri manufaktur, perdagangan, dan jasa.

Peluncuran sensus di Bandung menjadi penting mengingat peran provinsi ini sebagai pusat industri kecil-menengah dan digital startup di Jawa Barat. BPS menyatakan bahwa data terbaru akan menjadi rujukan kementerian terkait, pemerintah daerah, pelaku industri seperti pelaku manufaktur skala kecil dan platform digital lokal, serta lembaga keuangan untuk menyusun kebijakan fiskal, program pembiayaan, dan insentif investasi.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan statistik lengkap tentang jumlah unit usaha, struktur kepemilikan, tenaga kerja, nilai produksi, serta pemanfaatan teknologi digital oleh usaha. BPS akan mendata sektor formal dan informal, termasuk usaha mikro yang beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pelaku e-commerce yang menggunakan platform marketplace.

Pelaksanaan sensus mencakup wawancara langsung, pengisian kuesioner digital, dan pemanfaatan data administratif untuk verifikasi. BPS menekankan pemetaan usaha berbasis lokasi (geotagging) dan klasifikasi menurut Standard Industrial Classification untuk memberi gambaran rinci pada tingkat kota/kabupaten.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terlibat aktif menyediakan fasilitas logistik, data awal, serta sosialisasi ke pelaku usaha. Wali Kota Bandung dan kepala dinas terkait hadir dalam peluncuran untuk mendorong partisipasi usaha lokal, khususnya sektor pariwisata, kuliner, tekstil, dan sektor kreatif yang banyak digarap startup dan UMKM di Bandung.

BPS juga menggandeng kecamatan, kelurahan, asosiasi usaha, dan perbankan lokal untuk mengatasi tantangan akses dan akurasi data. Kerja sama ini diharapkan meminimalkan undercoverage—ketiadaan pendataan terhadap usaha kecil—yang selama ini menjadi masalah dalam statistik ekonomi di level mikro.

Data sensus akan menjadi dasar bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Otoritas Jasa Keuangan dalam merancang kebijakan dukungan dan instrumen pembiayaan. Bank-bank nasional dan lembaga keuangan mikro diperkirakan akan menggunakan hasil sensus untuk menilai portofolio kredit UMKM dan menargetkan program kredit usaha.

Bagi investor dan korporasi, terutama perusahaan manufaktur dan platform digital yang aktif di Jawa Barat, hasil sensus dapat menginformasikan keputusan lokasi investasi, rantai pasok lokal, dan peluang kolaborasi dengan startup maupun pemasok skala kecil.

BPS mengakui tantangan signifikan seperti resistensi pelaku usaha terhadap pengisian data, ketidaksesuaian kategori usaha, dan penyesuaian definisi usaha informal. Untuk mengatasi hal itu, BPS menyiapkan pelatihan enumerator, kampanye sosialisasi, dan saluran bantuan digital bagi responden.

Pelaksanaan sensus di Jawa Barat dijadwalkan berjalan beberapa bulan, dimulai dari Kota Bandung sebagai pilot dan dilanjutkan ke wilayah lain. BPS akan merilis rangkuman awal setelah pengumpulan data lapangan selesai dan laporan lengkap yang dapat dipakai pemerintah dan swasta sebagai acuan perencanaan ekonomi.