BPS Kota Bandung Siapkan Sensus Ekonomi Digital 2026, Targetkan Cakupan UMKM dan Informal

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung memulai persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan pendekatan digital untuk memetakan unit usaha formal dan informal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dicanangkan untuk memperbarui basis data ekonomi lokal yang menjadi dasar kebijakan fiskal, perizinan, dan program pembiayaan usaha di tingkat kota. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaannya.

BPS Kota Bandung menyatakan sensus ekonomi 2026 akan mencakup seluruh unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Bandung, mulai dari industri manufaktur skala kecil, perdagangan eceran, jasa, hingga usaha informal seperti pedagang kaki lima dan bengkel. Sensus ini bertujuan menghasilkan data terperinci mengenai jumlah unit usaha, lapangan usaha (KBLI), tenaga kerja, dan omzet—data yang krusial untuk perumusan kebijakan penumbuhan ekonomi lokal serta penyaluran bantuan dan program pembiayaan UMKM.

Data yang diperoleh juga akan menjadi rujukan bagi bank dan lembaga keuangan, termasuk perbankan komersial dan lembaga penyalur kredit mikro, dalam merancang produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha di Bandung.

Penyelenggaraan sensus akan mengandalkan pengisian data secara digital melalui aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh BPS pusat bekerja sama dengan unit teknis BPS daerah. Metode digital ini meliputi perekaman data lapangan oleh petugas terlatih menggunakan perangkat mobile, integrasi dengan basis data administrasi kependudukan, serta pemrosesan data berbasis cloud untuk mempercepat pemutakhiran statistik.

Penerapan digital diharapkan mengurangi waktu pemrosesan, menurunkan biaya operasional, dan meminimalkan kesalahan entri data. BPS Kota Bandung juga menyampaikan akan menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi petugas sensus serta sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan partisipasi.

Pemerintah Kota Bandung melalui Sekretariat Daerah dan dinas teknis telah dijadwalkan menggelar rapat koordinasi dengan BPS untuk penyusunan peta wilayah operasional petugas sensus dan mekanisme sinkronisasi data perizinan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung menekankan pentingnya keterlibatan asosiasi pelaku usaha lokal agar usaha mikro dan informal tidak luput dari pendataan.

Tantangan yang diidentifikasi termasuk rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro, keterbatasan sinyal di beberapa wilayah, serta potensi duplikasi data dengan basis data perizinan yang ada. BPS merencanakan langkah mitigasi dengan mengaktifkan layanan pengisian data offline yang dapat disinkronkan kemudian dan menyiapkan pusat bantuan bagi pelaku usaha.

Hasil sensus ekonomi akan memberi dasar empiris bagi kebijakan insentif fiskal, program pelatihan, dan penyusunan roadmap pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Data terbaru diharapkan membantu Pemerintah Kota Bandung menargetkan program pemberdayaan UMKM, misalnya akses kredit mikro, pembiayaan melalui lembaga keuangan seperti perbankan lokal, serta kolaborasi dengan platform e-commerce untuk memperluas pasar.

Bagi pelaku usaha, keterlibatan dalam sensus dapat membuka peluang registrasi formal yang mempermudah akses perizinan, bantuan pemerintah, dan pembiayaan. BPS dan Pemda mengimbau pelaku usaha untuk aktif berpartisipasi demi akurasi data yang berdampak langsung pada kebijakan ekonomi kota.

BPS Kota Bandung menyatakan tahap sosialisasi dan pelatihan petugas akan berlangsung beberapa minggu menjelang pelaksanaan sensus utama. Pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan logistik, termasuk fasilitas internet untuk area rawan sinyal dan sentra pelatihan bagi pengisian data digital.

Selanjutnya, BPS akan merilis panduan teknis perekaman data dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha serta asosiasi perdagangan. Hasil lengkap sensus diperkirakan akan dipublikasikan setelah proses validasi dan pemrosesan, menjadi rujukan perencanaan ekonomi Kota Bandung untuk 2026–2027.