BPS: Inflasi Januari 2026 Melonjak 3,55% Dampak Harga Administered Dan Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi tahunan (year-on-year) pada Januari 2026 sebesar 3,55%, atau menunjukkan percepatan dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan ini terutama ditopang oleh kenaikan komponen harga administered — termasuk tarif dan harga yang dikendalikan pemerintah — serta kenaikan harga sejumlah bahan pangan.

BPS merinci bahwa kelompok harga administered memberikan kontribusi signifikan terhadap laju inflasi Januari. Kenaikan tarif angkutan dan beberapa biaya publik tercatat mendorong tekanan harga. Selain itu, bahan bakar serta tarif transportasi yang terkait turut memperbesar tekanan inflasi, di mana peran perusahaan seperti Pertamina pada rantai energi dan operator transportasi berpengaruh pada biaya logistik.

Di sisi pangan, beberapa komoditas volatile food seperti sayur-sayuran mengalami kelangkaan pasokan sehingga mendorong lonjakan harga hortikultura. Kondisi cuaca, saluran distribusi yang terganggu, serta biaya logistik menjadi faktor pemicu. Perusahaan ritel besar dan distributor logistik, termasuk pihak swasta dan BUMN, menjadi aktor kunci dalam menstabilkan pasokan ke pasar.

Kenaikan inflasi awal tahun ini meningkatkan perhatian Bank Indonesia (BI) terkait prospek inflasi jangka menengah. BI kemungkinan menimbang kombinasi kebijakan suku bunga dan instrumen makroprudensial untuk menahan ekspektasi inflasi tanpa menghambat pemulihan ekonomi.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan diminta memperkuat koordinasi dengan state-owned enterprises untuk memastikan pasokan komoditas strategis. Intervensi berupa operasi pasar, penyaluran cadangan beras oleh Bulog, maupun kebijakan subsidi terarah pada energi dan transportasi dapat dipertimbangkan untuk meredam tekanan harga administrasi.

Inflasi 3,55% pada Januari 2026 berimplikasi pada biaya produksi bagi sektor manufaktur dan jasa, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku pangan dan logistik. Perusahaan ritel besar, FMCG, dan sektor transportasi perlu menyesuaikan strategi harga, manajemen rantai pasok, dan kebijakan inventori.

Investor institusi dan pelaku pasar modal akan memantau respons BI terhadap tren inflasi ini. Perkiraan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi valuasi saham dan obligasi, sehingga manajer investasi dan korporasi harus merevisi proyeksi arus kas dan kebijakan pembiayaan.

Pemerintah didorong mempercepat langkah stabilisasi pasokan melalui penguatan logistik, inspeksi harga, serta sinergi antar-BUMN seperti Pertamina dan Bulog. Perbaikan data pasokan dan distribusi oleh BPS dan kementerian terkait juga penting untuk respons kebijakan yang tepat waktu.

Kesimpulannya, lonjakan inflasi Januari 2026 menegaskan kebutuhan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Pengawasan harga administered, intervensi pasokan pangan, dan mitigasi risiko logistik menjadi fokus agar inflasi tidak terus meluas ke ekspektasi jangka panjang.