Biaya Logistik Naik akibat Ketegangan Geopolitik, Ancaman Efek Domino ke Harga Barang dan Daya Saing Ekspor

JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memunculkan risiko ekonomi yang nyata bagi Indonesia: lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi mengerek biaya logistik. Di negara kepulauan seperti Indonesia, dampaknya bisa berantai karena distribusi barang sangat bergantung pada transportasi, sementara biaya transportasi disebut menyumbang 40-50 persen dari total biaya logistik. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan kecil pada biaya bahan bakar saja dapat memicu efek domino ke harga barang, inflasi, dan daya saing ekspor.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, menilai struktur logistik nasional membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi. Ia menekankan bahwa tulang punggung rantai pasok Indonesia bertumpu pada transportasi, dengan biodiesel bersubsidi sebagai penggerak utama di jalur utama distribusi, sedangkan pengiriman tahap akhir atau last mile masih mengandalkan Pertalite. Artinya, ketika harga energi naik, titik yang paling cepat merasakan tekanan adalah ongkos distribusi barang dari hulu ke hilir.

Mahendra memperingatkan bahwa kenaikan harga Biosolar dan Pertalite hanya 10-15 persen saja sudah cukup untuk mengganggu harga barang. Data Bappenas menunjukkan biaya logistik Indonesia mencapai 14,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Dari angka itu, sekitar 40-50 persen berasal dari ongkos transportasi. Jika komponen terbesar ini naik 10 persen saja, total biaya logistik akan terdorong lebih tinggi, dan dampaknya dapat menjalar ke harga jual barang di pasar domestik maupun biaya ekspor di luar negeri.

Dampak yang dikhawatirkan bukan hanya pada biaya perusahaan logistik, tetapi juga pada konsumen dan pelaku ekspor. Mahendra menyebut kenaikan biaya distribusi dapat menekan daya saing produk ekspor Indonesia karena harga akhir menjadi kurang kompetitif. Di dalam negeri, efeknya bisa terasa pada pelemahan daya beli masyarakat karena harga barang naik dan indeks harga konsumen ikut terdorong. Dengan kata lain, gejolak di pasar minyak dunia dapat berubah menjadi tekanan inflasi yang lebih luas di sektor riil.

Di sisi operasional, persoalan lain yang memicu kekhawatiran pelaku usaha adalah kebijakan pembatasan BBM untuk kendaraan logistik. Pertamina Patra Niaga sebelumnya membatasi konsumsi BBM kendaraan logistik melalui barcode dengan kuota harian 200 liter per kendaraan. Namun, ketika barcode tidak bisa digunakan, proses reaktivasi disebut memakan waktu hingga 14 hari. Deputi Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Agus Pratiknyo, menilai ada perbedaan besar antara pembatasan kuota dan pemblokiran akses, karena pemblokiran membuat pelaku usaha tidak bisa membeli BBM sama sekali meski masih memiliki hak atas kuota yang ditetapkan.

Aptrindo menunggu kepastian setelah BPH Migas menerbitkan Keputusan No. 024/KOM/BPH.DBBM/2026 pada 30 Maret 2026. Menurut Agus, saat awal operasional setelah pembatasan transportasi Lebaran, ratusan pengusaha melaporkan akses BBM subsidi tiba-tiba terblokir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa risiko logistik bukan hanya soal harga minyak, tetapi juga soal kepastian regulasi dan koordinasi antarotoritas. Karena itu, pemerintah didesak menyusun roadmap untuk mengantisipasi risiko krisis energi, agar dunia usaha memiliki kepastian pasokan, biaya distribusi lebih terkendali, dan inflasi tidak meluas menjadi beban ekonomi yang lebih besar.