BEI Tunda Implementasi Short-Selling Hingga 17 Maret 2026

Jakarta — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menunda pelaksanaan mekanisme short-selling dalam perdagangan saham hingga 17 Maret 2026. Keputusan itu disampaikan BEI setelah menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 17 September 2025, sehingga jadwal implementasi yang semula diperkirakan lebih cepat mengalami perpanjangan.

BEI menyatakan penundaan dilakukan menyusul rekomendasi OJK yang memuat sejumlah pertimbangan teknis dan pengawasan. Menurut pernyataan direktur BEI, surat OJK pada 17 September 2025 meminta waktu lebih untuk meninjau mekanisme pembiayaan, pengawasan, serta aturan penarikan dan pengembalian saham yang dipinjamkan.

Langkah ini mencerminkan kehati-hatian regulator dalam memastikan kesiapan infrastruktur pasar, kapasitas pengawasan, dan mitigasi risiko sistemik sebelum short-selling diberlakukan secara penuh di pasar domestik.

Sebelumnya BEI telah menunjuk dua perusahaan sekuritas, PT Semesta Indovest Sekuritas (kode MG) dan PT Ajaib Sekuritas Asia (kode XC), sebagai anggota bursa yang berhak menyediakan fasilitas pembiayaan untuk transaksi short-selling. Bursa juga telah menyiapkan beberapa versi daftar eligible securities yang dapat diperdagangkan menggunakan mekanisme tersebut.

Penundaan berarti broker dan investor yang menantikan opsi hedging ini harus menyesuaikan strategi, sementara sekuritas penyalur pembiayaan perlu memperpanjang persiapan kepatuhan operasional dan manajemen risiko.

Penerapan short-selling biasanya meningkatkan variasi strategi investasi dan likuiditas, namun juga menambah kompleksitas risiko pasar. Dengan penundaan sampai 17 Maret 2026, potensi peningkatan volatilitas akibat mekanisme jual kosong akan tertunda, memberi waktu bagi pasar untuk menyerap perubahan regulasi lain yang sedang berjalan.

Investor institusi yang berharap memanfaatkan short-selling untuk hedging terhadap risiko portofolio harus mempertimbangkan alternatif, termasuk produk derivatif yang tersedia dan penyesuaian alokasi aset jangka pendek.

BEI menyebut akan terus berkoordinasi dengan OJK untuk memperhalus aturan pelaksanaan, termasuk mekanisme pembiayaan, tata cara peminjaman saham, batasan auto-rejection, dan kondisi perdagangan yang memenuhi syarat. Pihak bursa juga mungkin merevisi daftar efek yang memenuhi syarat berdasarkan analisis likuiditas dan struktur kepemilikan saham.

Bagi sekuritas yang menjadi penyedia pembiayaan, hal ini berarti finalisasi standar operasional dan sistem pelaporan harus selesai sebelum tanggal implementasi yang baru.

Keputusan BEI menunda pelaksanaan short-selling sampai 17 Maret 2026 menunjukkan prioritas regulator pada kesiapan pengawasan dan mitigasi risiko. Meski langkah ini menunda opsi strategi pasar dan kemungkinan likuiditas, keputusan tersebut memberikan waktu bagi otoritas dan pelaku pasar untuk menyelesaikan pengaturan teknis yang dianggap krusial.

Pemerintah pasar modal, sekuritas, dan investor kini harus mengawasi perkembangan selanjutnya agar implementasi—apabila dilanjutkan—dapat berlangsung dengan mekanisme pengamanan yang memadai.