BEI Terapkan Batas Free Float 15% Efektif 31 Maret 2026, Emiten Diminta Tingkatkan Likuiditas

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan aturan batas free float minimum sebesar 15% yang berlaku efektif pada 31 Maret 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas pasar saham dan meningkatkan keterlibatan investor publik pada saham emiten yang tercatat. Dampak kebijakan dipandang signifikan bagi perusahaan yang belum memenuhi ambang free float tersebut, karena BEI dapat meminta tindakan korektif hingga kemungkinan penghentian perdagangan sementara untuk kepatuhan.

BEI menyatakan tujuan utama penetapan free float minimum 15% adalah meningkatkan kedalaman pasar dan mencegah konsentrasi kepemilikan yang menghambat likuiditas. Free float menggambarkan porsi saham yang beredar di tangan publik dan dapat diperdagangkan secara aktif; tingkat rendah sering terkait dengan fluktuasi harga tajam dan spread yang lebar.

Menurut Bursa, peningkatan porsi saham publik diharapkan mendukung pembentukan harga pasar yang lebih wajar, memperluas basis investor ritel dan institusi, serta menurunkan biaya modal perusahaan dalam jangka menengah. Regulasi ini juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan standar tata kelola perusahaan publik di Indonesia.

Aturan ini menyentuh seluruh emiten tercatat yang free float-nya di bawah 15% per 31 Maret 2026. Sektor yang dipantau ketat termasuk perbankan, pertambangan, energi, dan konglomerat keluarga di mana kepemilikan terpusat masih tinggi. Perusahaan yang belum memenuhi ambang diwajibkan menyampaikan rencana peningkatan free float kepada BEI, yang dapat meliputi aksi korporasi seperti penawaran tambahan kepada publik, penjualan saham oleh pemegang pengendali, atau pemecahan saham (stock split) bila sesuai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut terlibat dalam koordinasi pengawasan, terutama untuk memastikan mekanisme transaksi dan keterbukaan informasi berjalan sesuai ketentuan pasar modal.

Implementasi batas free float 15% dapat memicu aksi korporasi dan pergerakan kepemilikan yang sementara meningkatkan volatilitas. Investor institusi besar kemungkinan menilai ulang portofolio terhadap saham dengan likuiditas rendah. Di sisi lain, emiten yang melakukan penawaran tambahan mungkin mengalami penurunan kepemilikan pengendali dan perubahan struktur tata kelola yang berdampak pada strategi jangka panjang.

Beberapa analis memprediksi gelombang penawaran saham baru atau program divestasi dari pemegang kontrol sebagai respons langsung; pelaku pasar harus memantau pengumuman korporasi seputar rencana peningkatan free float pasca 31 Maret 2026.

BEI menetapkan mekanisme pelaporan dan tenggat waktu kepatuhan. Emiten yang tidak dapat menunjukkan rencana nyata berisiko mendapat sanksi administratif atau pembatasan perdagangan sampai kepatuhan tercapai. Praktik terbaik bagi direksi dan dewan komisaris adalah segera menilai struktur kepemilikan, menyiapkan rencana aksi korporasi, dan berkomunikasi terbuka kepada pemegang saham.

Investor profesional dan pemangku kepentingan pasar disarankan mengevaluasi eksposur pada saham dengan free float rendah dan mempertimbangkan likuiditas sebagai komponen kunci dalam pengambilan keputusan investasi setelah pengaturan ini efektif.

Perubahan batas free float menjadi 15% menandai langkah regulatif BEI untuk mendorong pasar modal yang lebih likuid dan transparan. Pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi barometer bagi kesiapan emiten, efektivitas pengawasan OJK, dan respons investor dalam mereformasi struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia.