Aturan Free Float 15% Efektif Akhir Maret 2026, Emiten Diingatkan Segera Menyesuaikan

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama otoritas pasar modal menetapkan bahwa aturan batas minimum free float sebesar 15% akan efektif berlaku pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini membuat sejumlah emiten yang memiliki porsi saham publik di bawah ambang batas tersebut harus segera menyesuaikan struktur kepemilikan mereka. Langkah ini diambil dengan alasan meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperkuat tata kelola serta transparansi perusahaan tercatat.

Aturan free float 15% mengharuskan perusahaan publik memiliki sekurang-kurangnya 15% saham yang dimiliki oleh pemegang umum yang dapat diperdagangkan di pasar. Emiten yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi dikenai sanksi administrasi sampai dengan kewajiban pencatatan ulang jika tidak menuntaskan penyesuaian. Corporate actions yang biasa ditempuh termasuk rights issue, penawaran saham privat yang dialihkan ke publik, atau pemecahan saham untuk meningkatkan jumlah lembar yang beredar.

Perusahaan keluarga dan emiten yang sebelumnya melakukan konsentrasi kepemilikan sebagai bagian dari struktur pengendalian berisiko harus segera melakukan evaluasi strategi kepemilikan. Pasar bereaksi beragam karena penambahan jumlah saham publik dapat meredam volatilitas namun juga menekan harga jangka pendek bila aksi korporasi dilakukan tanpa komunikasi yang cukup kepada investor.

BEI bersama OJK akan melakukan pengawasan dan memberikan pedoman teknis pelaksanaan aturan ini, termasuk jangka waktu penyesuaian dan mekanisme pelaporan. Regulator menegaskan bahwa tujuan utama bukan semata memaksa divestasi tetapi memastikan adanya pasar yang likuid sehingga harga mencerminkan informasi dan kualitas tata kelola perusahaan meningkat.

Untuk emiten yang masuk kategori special treatment karena free float rendah, BEI kemungkinan memberikan tenggang waktu terukur sambil memantau rencana aksi yang diajukan. OJK juga berpeluang meminta keterbukaan informasi yang lebih rinci terkait langkah-langkah yang ditempuh direksi dan pemegang saham pengendali.

Bankir investasi, penasihat korporasi, dan manajer investasi diperkirakan akan lebih sibuk mengkaji opsi pendanaan dan restrukturisasi kepemilikan untuk membantu emiten memenuhi syarat. Strategi yang disarankan meliputi desain rights issue yang mempertimbangkan rasio kepemilikan pengendali, jadwal pelaksanaan agar tidak menekan harga pasar, serta program komunikasi investor yang jelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Di sisi investor institusional, peningkatan free float berpeluang membuka akses akuisisi saham dalam jumlah lebih besar dan memperbaiki mekanisme penentuan harga. Namun, tekanan jual awal dari aksi korporasi bisa menimbulkan volatilitas sementara sehingga manajer portofolio perlu menimbang eksposur sektor dan saham individual.

Penerapan batas free float 15% pada akhir Maret 2026 menandai perubahan penting dalam tata kelola pasar modal Indonesia. Emiten, terutama yang selama ini mengandalkan struktur kepemilikan terpusat, wajib menyiapkan rencana penyesuaian dan komunikasi publik yang matang. Regulator dan BEI akan memainkan peran pengawas dan fasilitator agar tujuan peningkatan likuiditas dan transparansi tercapai tanpa menimbulkan gangguan sistemik pada pasar saham.

Para pengambil keputusan perusahaan disarankan segera berkonsultasi dengan penasihat keuangan dan hukum untuk merumuskan opsi teknis yang tepat, sementara investor patut mengawasi pengumuman korporasi yang berpotensi memengaruhi likuiditas dan valuasi saham di Bursa Efek Indonesia.