AS Kembali Kenakan Tarif Global 10% Setelah Putusan Mahkamah Agung

Amerika Serikat mulai memungut tarif tambahan sebesar 10% terhadap hampir semua barang impor yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian, efektif sejak 24 Februari 2026, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh U.S. Customs and Border Protection (CBP). Langkah ini merupakan respons administrasi terhadap putusan Mahkamah Agung yang mencabut dasar hukum tarif sebelumnya, namun implementasi tarif baru tetap menimbulkan kebingungan karena Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan niat menaikkan tarif menjadi 15%.

Pemberlakuan tarif 10% merujuk pada Presidential Proclamation tanggal 20 Februari 2026 dan pengumpulan bea dilakukan oleh CBP. Tarif ini diberlakukan di bawah ketentuan Section 122 dari Trade Act, yang memberi presiden kewenangan sementara untuk mengenakan bea guna mengatasi defisit neraca berjalan dan masalah pembayaran internasional. Notice CBP menyatakan bahwa barang yang tercantum dalam pengecualian spesifik tidak akan dikenai tarif, namun tidak menjelaskan mengapa tarif yang diberlakukan lebih rendah dari angka 15% yang sempat diumumkan oleh presiden pada pekan sebelumnya.

Pengusaha besar seperti retailer Walmart dan Target, produsen elektronik yang memasok Apple dan Samsung, serta pembuat kendaraan seperti Ford, General Motors dan produsen suku cadang diperkirakan akan merasakan tekanan biaya akibat tarif baru. Importir yang sebelumnya sudah membayar bea di bawah rezim tarif yang dibatalkan kini menghadapi ketidakpastian terkait potensi pengembalian dana (refund) atau kompensasi. Sektor ritel dan elektronik yang margin-nya tipis kemungkinan akan menyerap biaya sebagian atau meneruskan kenaikan ke konsumen, memperbesar risiko inflasi harga barang impor di pasar AS.

Pemerintah beberapa negara, termasuk China, Uni Eropa, dan Jepang, menyatakan keprihatinan dan meminta klarifikasi tentang perlakuan mereka di bawah rezim baru. Beijing menyatakan menolak langkah sepihak serta mempertimbangkan respons kebijakan jika diperlukan. Jepang mendorong agar AS memastikan perlakuan yang setara sesuai perjanjian yang ada, sementara Uni Eropa menegaskan komitmen pada perjanjian dagang bilateral yang masih berlaku.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dasar hukum tarif sebelumnya meninggalkan persoalan besar: mekanisme pengembalian dana untuk perusahaan yang telah membayar bea di bawah rezim yang dicabut belum jelas. Beberapa perusahaan besar dan kelompok dagang kemungkinan akan melayangkan gugatan untuk menuntut restitusi; Kohls dan peritel besar lain sebelumnya sudah dikabarkan mempertimbangkan langkah hukum. Terhadap kondisi ini, pengacara perdagangan dan konsultan bea cukai merekomendasikan importir meninjau kembali klasifikasi harmonized system (HS) dan bukti asal barang untuk mengajukan pengecualian atau refund bila memungkinkan.

Dalam jangka pendek, tarif 10% berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan yang tergantung pada impor komponen dan barang jadi, serta menimbulkan pergeseran rantai pasok menuju negara-negara yang menawarkan biaya lebih kompetitif atau preferensi perdagangan. Perusahaan multinasional seperti Apple, Nike, dan produsen otomotif besar diperkirakan akan mempercepat diversifikasi pemasok dan memindahkan sebagian produksi ke manufaktur regional untuk mengurangi paparan tarif. Investor dan pembuat kebijakan harus memantau data perdagangan dan inflasi bulanan untuk menilai dampak lebih luas terhadap permintaan domestik.

Tarif 10% yang diberlakukan pada 24 Februari 2026 mempertegas ketidakpastian kebijakan perdagangan AS pasca-putusan Mahkamah Agung. Meski bertujuan menutup celah hukum setelah pembatalan rezim sebelumnya, pelaksanaannya membuka banyak pertanyaan praktis bagi importir, mitra dagang, dan pasar global. Langkah selanjutnya dari pemerintahan AS — termasuk kemungkinan kenaikan ke 15% atau pemberian pengecualian lebih luas — akan menjadi faktor kunci yang menentukan dampak ekonomi yang lebih luas.